SPIONNEWS, Kendari – Perserikatan Aktivis Sulawesi Tenggara (Perak – Sultra), kembali menyoroti dan akan melaporkan sejumlah proyek yang melekat di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Konawe Utara (BPBD Konut).
Beberapa proyek tersebut diantaranya adalah proyek rehabilitasi tanggul pengaman abrasi pantai, pembersihan lapangan dan perataan tanah, dan rekonstruksi jembatan sama subur Kecamatan Motui.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Perak Sultra, Hebriyanto Moita dalam rilis persnya yang diterima oleh media ini, Senin (25/12/2023).
“Beberapa proyek yang melekat di tubuh badan penanggulangan bencana daerah konawe utara, kami sinyalir (diduga) mengalami permasalahan dalam penganggaran hingga proses pekerjaan, sebab menurut data dan hasil investigasi kami ada beberapa proyek yang diduga bermasalah dari berbagai aspek,” ungkapnya.
Diantaranya, lanjut Hebri, sapaan karibnya, proyek rehabilitasi tanggul pengaman abrasi pantai pada tahun 2020 yang diduga kuat proyek tersebut telah mengalami gagal kontruksi, karena proyek tersebut ambruk setelah 3 bulan dikerjakan oleh CV. Ananindhita dengan anggaran fantastis senilai Rp. 3.642.200.000 yang berasal dari dana hibah.
Selain itu, masih kata Hebri, proyek yang mereka duga bermasalah yakni pembersihan lapangan dan perataan tanah yang terbagi di delapan titik pekerjaan, yang dikerjakan oleh CV. Tama Mentari dengan anggaran yang sangat fantastis yakni Rp. 6.561.194.032. “Menurut kami anggaran ini sangat tidak normal diduga kuat terjadi mark – up,” tegasnya.
Selanjutnya, sambung Hebri, proyek rekontruksi jembatan sama subur Kecamatan Motui yang dikerjakan oleh CV. Mandara Karya Utama dengan total anggaran senilai Rp. 2.883.850.000, proyek tersebut seharusnya berakhir 11 Desember 2023 akan tetapi hingga kini proyek tersebut belum usai, sehingga proyek ini perlu dikenakan denda dan andendum.
“Kami sampaikan kepada Bupati Konut untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPBD Konut, karena beberapa proyek yang melekat pada Dinas BPBD Konut disinyalir (diduga) bermasalah dan terindikasi KKN, sehingga pekan depan kami akan melaporkan hal ini ke Polda Sultra dan Kejati Sultra,” tutup Hebri.
Liputan : Haris
Editor: Harry
