SPIONNEWS.ID, MALUKU – Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tinggi yang diterapkan oleh pemerintah memicu kekhawatiran dikalangan mahasiswa. Pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang sebelumnya menunjang proses perkuliahan. Mulai dari terbatasnya beasiswa hingga berkurangnya subsidi biaya kuliah, mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Di Maluku kondisi semacam ini terasa semakin berat, banyak mahasiswa yang menggantungkan pendidikan mereka pada bantuan beasiswa dan subsidi dari pemerintah. Ketika anggaran tersebut dikurangi, peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan menjadi semakin kecil. Padahal pendidikan tinggi adalah salah satu jalan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah yang masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan yang merata.
Baca Juga : Wilayah Pegunungan Taniwel Di SBB Membutuhkan Pembangunan Infrastruktur fisik
Efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak pada biaya kuliah, tetapi juga fasilitas penunjang akademik lainnya. Beberapa kampus terpaksa mengurangi layanan perpustakaan, akses jurnal internasional, hingga fasilitas laboratorium yang sangat dibutuhkan mahasiswa untuk mendukung kegiatan penelitian. Kondisi ini jelas berdampak pada kualitas pendidikan yang diperoleh mahasiswa.Tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya harus mempertimbangkan untuk berhenti kuliah. Akibat Keterbatasan finansial yang semakin mendesak membuat mereka lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi aset bangsa. Para mahasiswa pun mulai bergerak menyuarakan keresahan mereka. Demonstrasi dan audiensi dengan pemerintah daerah hingga pusat mulai dilakukan untuk menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pendidikan.
Mereka berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang justru berpotensi menambah angka putus kuliah di Indonesia khususnya di Maluku. Tidak hanya itu, akademisi dan pengamat pendidikan turut mengkritisi kebijakan ini. Mereka menilai bahwa pemotongan anggaran pendidikan tidak seharusnya menjadi pilihan ketika negara sedang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kondisi darurat pendidikan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Solusi yang berpihak pada mahasiswa sangat diperlukan agar mimpi mereka untuk meraih pendidikan tinggi tidak terhenti di tengah jalan. Pemerintah perlu mencari alternatif lain dalam efisiensi anggaran tanpa harus mengorbankan hak pendidikan generasi muda. (*)
#INDONESIA #DARURAT #PENDIDIKAN
Penulis : Amidan Rumbouw
Editor : Erwin Banea & Sdr. RAL
