8 Kali, Buton Selatan Dapat WTP Dari BPK RI Perwakilan Sulra

SPIONNEWS, Kendari – Buton Selatan mendapatkan WTP yang diterima merupakan penghargaan atas pengelolaan keuangan tahun 2024.

Terkait dengan perkembangan Kabupaten Buton Selatan yang belum lama ini mendapatkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari.

Dari hasil yang telah dirilis oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan Predikat OPINI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke 8 kalinya, yang diberikan BPK RI PERWAKILAN SULTRA.

Ketika Dikonfirmasi, Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios mengungkapkan, Atas Nama Pemerintah Daerah, Buton Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Seluruh pejabat perangkat daerah yang telah berupaya meningkatkan Kinerjanya.

“Sehingga Kabupaten Buton Selatan mendapatkan predikat OPINI WTP, dari BPK RI perwakilan Sultra yang ke 8” hanturnya, Senin, 26/5/2025. Di Kendari.

Bupati Buton Selatan, berharap semoga kedepannya Buton Selatan akan lebih baik lagi.

Ketika Dikonfirmasi PJ. Sekda Buton Selatan La Ode Darussalam mengungkapkan, “Alhamdulillah hari ini tanggal 26 Mei 2025 telah diserahkan, Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, dan opini yang diberikan oleh BPK, kepada Kabupaten Buton Selatan, itu adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Alhamdulillah berarti ini, Hal ini karena teman-teman dari opd telah bekerja secara maksimal, untuk kemudian kita bisa mendapatkan WTP, ini merupakan kerja bersama sehingga

Diharapkan di tahun-tahun berikutnya, Kata PJ. Sekda, tetap konsisten dengan pekerjaan yang telah ditetapkan, dengan anggarannya, tetap konsisten seperti yang telah kita lakukan tahun 2024, sehingga BPK mengakui kerja kita, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

“Sejauh pemeriksaan BPK yang dilakukan di Kabupaten Buton Selatan, tentunya ada beberapa pengembalian yang dilakukan, Namun ntar kategori tidak sangat urgent, merupakan hal yang sangat kecil seperti kelebihan honor pegawai, yang sedikit-sedikit, karena opini ini sangat berpengaruh dengan hal tersebut” imbuhnya. Pada awal media, di ruang kerjanya,Senin, 26/5/2025.

“Untuk kategori sehingga bisa masuk dalam opini WTP, BPK menilai bahwa proses pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan keuangan di Kabupaten Buton Selatan, dianggap tidak bermasalah” Tegasnya. (Ha)

Editor: Harry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *