“4 Mobil Dinas dikembalikan, Masyarakat Minta Transparan, DPRD Harus Bertindak”
SPIONNEWS, Batauga – Aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pemerhati Buton Selatan (AMPBS), ke jalan dan melakukan orasi mulai dari kantor bupati Buton Selatan dan kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan.
Dalam optik tersebut aliansi masyarakat Pemuda pemerhati Buton Selatan menurunkan sekitar 15 anggota untuk melakukan aksi demo tersebut.
Saat melakukan orasi Isra selaku Korlap mengungkapkan, hari ini di hadapan kita berdiri sebuah kenyataan pahit sebuah bayang-bayang yang menghantui cita-cita Pembangunan Daerah kita tercinta.
“ancaman tersebut bukan berasal dari luar bukan bencana alam melainkan tindakan-tindakan yang justru berasal dari dalam tubuh pemerintahan kita sendiri” ucapnya.
Dalam orasi tersebut, Isra selaku Korlap menyatakan, kami di sini bukan sebagai pengkritik semata tetapi sebagai Suara hati rakyat yang merindukan Buton Selatan yang lebih baik lebih adil dan lebih sejahtera.
“Kita menyaksikan di mata kepala sendiri bagaimana wakil bupati Buton Selatan Kita alih-alih mengabdi diri pada Buton Selatan justru kami duga terjebak dalam pusaran politik percintaan yang menyesatkan” ucapnya dalam orasinya depan Kantor DPRD Buton Selatan, Senin, 26/5/2025.
Lanjutnya, tindakan-tindakanya kami duga terkesan populis terbalut sandiwara bukan hanya menimbulkan polemik dan intabilitas tapi juga mempermalukan nama baik daerah kita di mata dunia dan di mata daerah lain.
“Lebih jauh lagi tindakan ini kami duga akan menjadi hambatan utama bagi pembangunan yang kita cita-citakan bersama, beberapa tindakan spesifik menjadi bukti nyata dari kegagalan kepemimpinan Ini pertama pengembalian
4 mobil dinas operasional secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang transparan dan rasional” ujarnya.
Kata Akmal salah satu Orator, apapun alasannya tindakan ini menunjukkan ketidak profesional dan ketidak bertanggung jawaban yang luar biasa ketidak koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses pengembalian kendaraan ini, menuju lemahnya kepemimpinan etika kerja pejabat publik kita akibatnya operasional pemerintah terganggu dan rakyat Buton Selatan yang menanggung kerugiannya.
“Kami menduga akibat dari tindakan-tindakan ini sangat fatal dan polemik di kalangan masyarakat meluas perpecahan sosial mengancam persatuan kita dan instabilitas pemerintah menghambat setiap langkah pembangunan Buton Selatan menjadi malu Citra daerah kita menjadi tercoreng investasi menjauh pembangunan yang kita harapkan kemungkinan akan berhenti secara oleh masyarakat terancam dan masa depan Buton Selatan menjadi gelap” tegas Sandi salah satu orator lainnya.
Isra selaku Korlap, meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat kepercayaan masyarakat harus dipulihkan melalui tindakan nyata dan transparan pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik jika seluruh elemen pemerintah bekerjasama dengan integritas dan tanggung jawab. (Ha)
Editor: Harry
