Oleh: Fadel Rumakat
Koordinator RUMMI (Rumah Muda Maluku Institute)
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Masa jabatan Gubernur Maluku, H. Lewerissa (HL) memasuki tahun-tahun yang menentukan. Di tengah situasi sosial dan ekonomi yang kompleks di Maluku, publik menuntut kepemimpinan yang fokus pada agenda-agenda strategis, bukan sekadar proyek pencitraan yang minim dampak jangka panjang. Salah satu contoh terbaru yang cukup mencolok adalah upaya massif pencitraan melalui program rumah subsidi. Meski tampak populis dan menyentuh isu perumahan rakyat, pendekatan ini justru mengaburkan urgensi terhadap program-program prioritas nasional yang sejatinya bisa mengangkat derajat pembangunan Maluku secara sistemik.
Rumah subsidi bukanlah program yang salah. Kebutuhan akan hunian layak memang nyata, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Namun, ketika alokasi perhatian, anggaran, dan komunikasi publik seorang gubernur terlalu tersedot pada proyek semacam itu, yang secara realita dibiayai oleh skema KPR subsidi pusat dan pengembang swasta, maka publik patut bertanya: di mana peran strategis Gubernur dalam memperjuangkan kepentingan makro pembangunan Maluku?
Maluku saat ini berada dalam persimpangan jalan sejarah. Provinsi kepulauan ini menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat logistik dan konektivitas nasional di wilayah timur Indonesia. Kawasan seperti Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Utara, dan Kepulauan Aru sangat strategis dalam rantai pasok nasional, baik dari sisi perikanan tangkap, energi, hingga transportasi laut. Namun, minimnya keberpihakan anggaran dan visi dari pemerintah provinsi menjadikan potensi tersebut terus terabaikan.
Salah satu contoh konkret adalah ketidakjelasan arah dukungan Gubernur terhadap infrastruktur strategis seperti Maluku Integrated Port. Proyek ini bukan sekadar pelabuhan biasa, melainkan simpul logistik terpadu yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah timur, membuka isolasi antar pulau, hingga mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah pusat. Jika Gubernur Maluku sungguh ingin mencatatkan warisan pembangunan, maka proyek seperti ini yang seharusnya didorong secara agresif ke pusat, bukan hanya membanggakan rumah subsidi yang sebetulnya sudah menjadi program rutin kementerian PUPR.
Maluku membutuhkan penataan ulang strategi pembangunan sektoral. Selama ini, tidak ada kejelasan arah roadmap pembangunan Maluku lima hingga sepuluh tahun ke depan. Apakah Maluku ingin menjadi provinsi industri berbasis perikanan? Apakah ingin menjadi simpul konektivitas dan logistik maritim timur Indonesia? Atau apakah ingin menjadi daerah konservasi dan ekowisata kelas dunia? Tanpa kepemimpinan yang mampu mengartikulasikan itu dengan kuat, Maluku akan terus terjebak dalam rutinitas program-program kecil tanpa efek sistemik.
HL harus sadar bahwa kepercayaan publik bukan dibangun dari simbol-simbol pencitraan, tapi dari keberpihakan nyata pada program yang menyentuh akar masalah ketimpangan di daerah. Rumah subsidi hanya menjawab sebagian kecil persoalan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, lemahnya pengawasan tata ruang, dan mandeknya industrialisasi perikanan adalah persoalan besar yang butuh intervensi kebijakan setingkat provinsi.
Sebagai kepala daerah, Gubernur seharusnya menjadi “advokat daerah” yang kuat di hadapan pemerintah pusat. Ia harus memastikan Maluku mendapat porsi yang adil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia harus menjadi figur yang berani memimpin forum-forum koordinasi lintas kementerian, memperjuangkan pelabuhan utama, jalan penghubung antarpulau, industri pengolahan ikan terpadu, serta penguatan energi listrik di daerah-daerah terpencil. Sayangnya, semangat itu belum terlihat secara konkret dalam dua tahun terakhir kepemimpinan HL.
Kita tidak butuh Gubernur yang sibuk mencitrakan diri di media sosial sambil meresmikan rumah subsidi. Kita butuh Gubernur yang mampu duduk satu meja dengan Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PUPR untuk meyakinkan mereka bahwa Maluku layak mendapat lebih. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena data dan potensi Maluku sangat kuat untuk menjadi penyangga ekonomi nasional di kawasan timur.
Rakyat Maluku, terutama generasi mudanya, menaruh harapan besar pada perubahan arah pembangunan. Kita ingin melihat keberanian politik dari seorang Gubernur untuk menyusun ulang prioritas daerah. Jika tidak, maka jabatan Gubernur hanya akan menjadi perpanjangan tangan birokrasi pusat, tanpa inisiatif dan gagasan besar untuk membawa Maluku keluar dari zona keterpinggiran.
Gubernur HL masih punya waktu untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar figur seremoni. Tetapi waktu itu tidak banyak. Ketika ketimpangan makin dalam dan proyek strategis nasional terus melupakan Maluku, sejarah akan mencatat: bahwa di saat Maluku butuh pemimpin visioner, yang tampil justru adalah pemimpin pencitra.
Editor : Erwin Banea
