Oleh: Anjas Hanubun Pengurus HMI Cabang Ambon
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Dalam dunia politik, hampir tidak ada ruang yang benar-benar netral. Bahkan organisasi kemahasiswaan yang mengklaim dirinya independen, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sering kali tidak luput dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Fenomena ini semakin terasa dalam dinamika internal Pengurus Besar (PB) HMI belakangan ini, terutama setelah pernyataan kontroversial dari Kabid PTKP PB HMI, El Hakim yang dalam forum Simposium Kepemudaan HMI pada 28 Juni 2025 menyatakan dukungan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun alih-alih fokus pada pernyataan tersebut, sebagai kader HMI kita patut mempertanyakan ada apa di balik manuver ini, dan siapa saja yang kita duga terlibat di dalamnya?
Salah satu nama yang menjadi perbincangan adalah Menteri Investasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bukan karena pernyataannya secara langsung, melainkan karena sejumlah indikasi keterkaitan dengan dinamika internal HMI.
Bahlil yang merupakan menteri SDM, juga Ketua Umum Golkar (Eks Bendum PB) tentu memiliki relasi dekat dan intervensi atas keputusan PB namun seakan – akan pemakzulan PB HMI atas Wakil Presiden lewat PTKP PB HMI sengaja di biarkan, untuk itu kita menduga jangan-jangan ada king maker atas statement ketua Bidang PTKP PB HMI El. Hakim yang tak lain dan tak bukan ialah di internal rumah kuning itu.
Baca Juga : Gubernur Maluku HL Harus Utamakan Proyek Strategis Nasional, Bukan Sekadar Pencitraan Rumah Subsidi
Tak hanya itu, kita turut menduga adanya pengaruh dalam pengambilan keputusan PB HMI dan pembentukan Badan Koordinasi (Badko) HMI Maluku, yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme konstitusional organisasi.
Dugaan ada salah satu orang dekat pak Mentri SDM berinisial RBS juga menguat dalam pembicaraan kita sebagai kader HMI. Ia disebut memiliki hubungan dekat dengan Bahlil dan diduga turut berperan dalam mendukung figur tertentu dalam proses pembentukan Badko Maluku. Proses ini disebut-sebut tidak melakui musyawarah mufakat, dan bahkan keputusan ditetapkan secara sepihak oleh PB HMI. Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pembentukan struktur Badko Maluku bukan semata demi kepentingan organisasi melainkan bisa saja bagian dari strategi konsolidasi politik sekelompok orang, dan bisa di bilang Pengalangan kekuatan untuk mendukung pemakzulan tersebut
Sebagai mantan aktivis, Bahlil tentu memahami dinamika organisasi dan potensi politik di dalamnya. Ia mengetahui bahwa gerakan mahasiswa yang terorganisir dapat menjadi kekuatan tekanan yang efektif. Maka tak heran jika muncul spekulasi bahwa HMI terutama PB dan Badko Maluku sedang diarahkan untuk memainkan peran dalam upaya pemakzulan Wapres. Pertanyaannya kemudian, apakah ada kaitan antara manuver PB HMI dengan wacana pemakzulan Wapres Gibran?
Yang juga menjadi sorotan adalah dugaan bagaimana pernyataan politis Kabid PTKP tersebut disampaikan tanpa melalui musyawarah, ataupun keterbukaan internal PB HMI. Jika benar demikian, maka ini dapat menjadi atau mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip organisasi, serta berpotensi menghilangkan kepercayaan kader terhadap kepemimpinan PB HMI.
Situasi ini memicu kekawatiran, sejauh mana independensi HMI masih bisa dijaga? Apakah HMI tetap menjadi ruang kaderisasi yang menjunjung etika politik, atau telah berubah menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok tertentu?
Jika benar ada intervensi dan agenda politik di luar HMI, maka yang terancam bukan hanya legitimasi PB HMI, tapi juga kepercayaan semua kader. HMI bisa kehilangan ruh perjuangannya dan terjebak dalam pusarab kekuasaan.
Tentu, ini belum final karena masih banyak ruang untuk menyampaikan klarifikasi, baik dari PB HMI maupun dari pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Mentri Bahlil. Tapi satu hal yang pasti, jika HMI digunakan untuk kepentingan elite, maka bukan hanya legitimasi yang runtuh, tapi juga masa depan gerakan HMI itu sendiri. Kita semua juga berhak tahu, apa yang sebenarnya sedang terjadi (ABR)
Editor : EB
