SPIONNEWS, Batauga – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis terutama masyarakat yang benar-benar membutuhkan BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan memberikan kesempatan kepada Puskesmas batauga berkoordinasi dengan Lurah yang ada dalam lingkup layanan kesehatan tersebut Mengundang untuk memverifikasi kembali keaktifan BPJS Kesehatan warga dari masing-masing Kelurahan dan desa di kecamatan Batauga.
Dalam pertemuan tersebut Desa Lawela diwakili oleh perangkat desanya dan beberapa lurah di dalamnya ikut hadir yaitu Lurah Bandar Batauga Lurah Lakambau, Lurah Masiri lurah Lompo dan juga Lurah Molagina. Agar bisa melakukan verifikasi kembali atau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan dunia masyarakat yang masuk dalam dampak non aktif yang sudah diaktifkan tahun kemarin namun tahun ini oleh pemerintah melalui dinas sosial terjadi penonaktifan BPJS dengan beberapa faktor.
Ketika Dikonfirmasi, Dinas Kesehatan melalui Kabag. Pelayanan Kesehatan La Ode Muslimin Mahmud menjelaskan, jadi data yang kami punya saat ini ada sekitar 825 orang masyarakat wilayah kecamatan batauga yang tidak aktif BPJS kesehatan, dan tujuan kegiatan kami hari ini untuk menyisir lebih dekat terkait dengan data tersebut Apakah masih ada orangnya atau tidak.
“Dan apabila terdapat data tersebut tidak ada di tempat atau sudah meninggal maka akan kami coba ganti penerima BPJS Kesehatan dengan orang lain, sehingga semua masyarakat Kabupaten Buton Selatan telah terjaminkan BPJS kesehatannya” Ungkapnya. Rabu, 1/4/2026 di Aula Puskesmas Batauga.
Ia menambahkan tahun ini dengan berdasarkan data tahun kemarin Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan mendapatkan prestasi uhc Pratama, dan di tahun 2026 ini kami berupaya untuk bisa meningkatkan prestasi tersebut ke tingkat uhc Madya, dengan minimal keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan mencapai 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan saat ini.
” Sedangkan untuk tahun kemarin kami mendapatkan target yang ikut aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 90% dari jumlah penduduk saat ini” Jelasnya.
Ia menekankan, kendala yang paling sering muncul BPJS Kesehatan tidak pernah aktif atau tidak terbaca aktif yang terjadi di masyarakat sering kali masyarakat ingin mengaktifkan BPJS nya ketika dalam kondisi sakit atau darurat, sehingga kami dari dinas kesehatan berupaya untuk lebih aktif dengan berkoordinasi dengan bersama dengan Lurah masing-masing untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS kesehatannya masyarakat nya yang tidak aktif menjadi aktif dan yang belum terdaftar bisa menjadi terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Selain itu juga kami mengungkapkan bahwa untuk keaktifan BPJS Kesehatan Masyarakat bisa melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas terdekat karena Puskesmas tersebut tidak hanya kita sakit baru ke Puskesmas namun disana ada, pelayanan kesehatan untuk mengecek gula darah mengecek penyakit lainnya hanya sekedar pemeriksaan kesehatan” Ucapnya.
Dia menambahkan bahwa Dinas Kesehatan membukakan layanan Call Center bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan BPJS secara langsung, sehingga tidak jauh harus ke BPJS atau ke dinas kesehatan untuk mengaktifkan BPJS kesehatannya, hal ini juga membantu masyarakat yang apabila tiba-tiba sakit namun BPJS kesehatannya tidak aktif, sehingga tidak lagi menambah anggaran biaya untuk ke sana kemari dalam proses pengaktifan BPJS Kesehatan dan bisa digunakan untuk anggaran yang lain.
“Kami menjamin ketika masyarakat telah melaporkan BPJS kesehatannya yang tidak aktif dalam waktu 3 menit apabila Nik tidak bermasalah Catatan Sipil maka BPJS kesehatannya akan aktif, serta terkait dengan BPJS Kesehatan yang masih menggunakan jalur mandiri untuk bisa dialihkan menjadi jalur pemerintah maka ia harus melunasi tunggakan BPJS kesehatannya sebelum dialihkan ke BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah” Tuturnya.
Kata Masmud, untuk BPJS baru bagi anak-anak yang baru lahir Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan telah menyediakan kuota BPJS kesehatan yang dibayar oleh pemerintah daerah sebanyak 1000 kuota dan ini hanya digunakan untuk masyarakat yang baru saja melahirkan atau adanya masyarakat baru. (Ha) .
Editor : Harry
