SPIONNEWS.ID, Buton Selatan – Pasca pelantikan Bupati terpilih H. Muhammad Adios dan Wakil Bupati La Ode Risawal, berbagai permasalahan yang merupakan dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya harus segera diselesaikan. Sejumlah persoalan ini sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir, termasuk wacana pemindahan kantor bupati dan pemblokiran NIP sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu-isu ini pun ramai diperbincangkan di media sosial, menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, La Ode Hasruddin, menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Buton Selatan untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang. Pemerintah daerah akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar tidak ada yang dirugikan,” ujar legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa DPRD Buton Selatan telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Selatan dan masyarakat Kelurahan Laompo, yang merupakan pemilik lahan tempat pembangunan kantor bupati. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembangunan tetap dilaksanakan di Kelurahan Laompo sesuai rencana awal.
“Rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemda, dan masyarakat Laompo telah menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan kantor bupati tetap dilakukan di Kelurahan Laompo. Oleh karena itu, kami berharap polemik ini tidak berlarut-larut, karena keputusan sudah diambil,” tegasnya.
Selain itu, La Ode Hasruddin juga menanggapi persoalan pemblokiran NIP puluhan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan BKN untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan ASN yang terdampak.
“Pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan masalah ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama ASN yang terkena dampak pemblokiran NIP. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil koordinasi dengan BKN,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak agar polemik terkait pembangunan kantor bupati dan pemblokiran NIP ASN tidak berkepanjangan, mengingat solusi terbaik sedang diupayakan.
Dengan dukungan dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan yang ada demi kepentingan masyarakat Buton Selatan. (LN)
Editor : La Nare
