Oleh: Fadel Rumakat
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Empat bulan sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa belum juga menunjukan kinerjanya yang bisa diukur secara objektif. Sejauh ini, publik Maluku hanya disuguhi pernyataan-pernyataan simbolik dan narasi seremonial, tanpa data resmi yang menjelaskan capaian konkret pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, gaya kepemimpinan Gubernur HL justru tampak lebih sibuk membangun citra daripada menyajikan hasil kerja. Tidak ada laporan berkala yang bisa dijadikan alat evaluasi publik. Tidak terlihat perencanaan program prioritas yang terkomunikasikan secara terbuka. Padahal, akuntabilitas adalah pilar utama dalam tata kelola demokrasi lokal.
Empat Bulan Bukan Alibi
Seringkali pembela Gubernur berkilah: empat bulan terlalu dini untuk menilai. Tapi ukuran waktu bukan satu-satunya variabel. Dalam empat bulan, seorang kepala daerah setidaknya sudah harus menyampaikan arah kebijakan, menunjuk tim kerja yang kredibel, serta memperlihatkan peta jalan yang terukur. Apakah itu sudah dilakukan oleh Gubernur HL?
Sayangnya, sampai hari ini, publik belum bisa mengakses indikator capaian atau laporan perkembangan kerja. Tidak ada dokumen RPJMD perubahan yang dipublikasikan. Tidak terlihat pernyataan resmi tentang target jangka pendek dan capaian jangka menengah. Bahkan laman resmi Pemerintah Provinsi Maluku lebih banyak memuat dokumentasi acara, bukan data pembangunan.
Padahal publik berhak tahu: bagaimana progres penyerapan APBD? Apa strategi mengatasi ketimpangan antar wilayah? Apa langkah konkret terhadap hilirisasi komoditas unggulan seperti sagu dan pala? Apakah sudah ada evaluasi terhadap proyek-proyek prioritas yang mandek sejak periode sebelumnya?
Politik Simbolik dan Kosmetik
Alih-alih menghadirkan tata kelola berbasis data dan hasil, Gubernur HL justru tampil sebagai figur simbolik. Ia kerap muncul dalam kegiatan adat, jamuan masyarakat, hingga kunjungan ke desa-desa terpencil. Tentu ini bagian dari komunikasi politik yang sah. Namun tanpa dibarengi dengan kerja substantif dan transparansi kinerja, semua itu hanya menjadi kosmetika politik belaka.
Maluku tidak butuh pertunjukan. Ia butuh pemimpin yang bekerja, berpikir strategis, dan hadir sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar perwakilan budaya. Apalagi dalam situasi fiskal yang ketat dan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, gubernur dituntut mampu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional—bukan sekadar menjadi penyambung lidah Jakarta.
Transparansi: Tanggung Jawab, Bukan Pilihan
Publik Maluku berhak mengajukan pertanyaan kritis: apa yang sudah dilakukan HL selama menjabat? Di mana data realisasi program prioritas? Apa hasil evaluasi terhadap OPD? Apakah sudah ada dashboard pembangunan yang bisa diakses publik secara daring?
Di banyak daerah, kepala daerah telah memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan laporan kinerja secara terbuka. Beberapa bahkan menerapkan sistem pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Mengapa itu tidak terjadi di Maluku?
Sikap tertutup atas data justru mengundang kecurigaan. Apalagi jika disertai retorika populis dan klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan. Jika memang bekerja, Gubernur HL seharusnya tidak sulit untuk menjawab tantangan ini: tunjukkan data.
Gubernur Tak Boleh Jadi Penonton
Tantangan pembangunan di Maluku tidak kecil. Infrastruktur dasar belum merata, konflik agraria di Seram Bagian Barat masih belum terselesaikan, serta sektor maritim dan komoditas unggulan belum maksimal dioptimalkan. Dalam konteks ini, Gubernur HL harus tampil sebagai penggerak, bukan penonton.
Beberapa program nasional seperti pembangunan jalan lintas Seram, penguatan tol laut, dan reformasi pelabuhan perikanan tengah berjalan. Tapi pertanyaannya: sejauh mana Pemprov Maluku, di bawah HL, berkontribusi dalam mendorong sinergi lintas sektor dan menjamin keberlanjutan program-program ini?
Gubernur harus hadir sebagai aktor strategis, bukan hanya representasi administratif. Ia harus mampu meyakinkan kementerian, mendorong investasi, dan merumuskan kebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Kritik Bukan Cacian
Opini ini bukan serangan pribadi. Kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari demokrasi. Justru yang harus diwaspadai adalah kecenderungan pejabat yang alergi pada pertanyaan kritis. Rakyat bertanya karena peduli, bukan membenci. Jika memang bekerja, maka pertanyaan tentang data kinerja seharusnya mudah dijawab.
Gubernur HL tidak perlu takut pada kritik. Ia hanya perlu menjawab dengan data. Bukan narasi. Bukan basa-basi. Dan bukan menyalahkan masa lalu.
Penutup: Rakyat Menunggu, Bukan Menghakimi
Empat bulan bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Publik Maluku hanya menunggu: ke mana kapal ini akan dibawa? Apa fondasi yang sedang dibangun? Di mana posisi Maluku dalam peta pembangunan nasional?
Warga Maluku tak menuntut mukjizat. Mereka hanya ingin pemimpin yang bekerja, transparan, dan punya peta jalan. Jika HL bisa membuktikan itu, maka kritik akan berubah menjadi dukungan. Tapi jika tidak, maka wajar jika rakyat mulai bertanya: Gubernur sedang bekerja, atau hanya sekadar hadir?
Penulis adalah Wakil Ketua KNPI Maluku.
Editor : Erwin Banea
