SPIONNEWS.ID, MALUKU – Dermaga Ferry Lo’u Le’an yang terletak di Desa Negeri Kota Sirih, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, dikeluhkan hanya menjadi janji politik belaka. Fasilitas yang seharusnya mendukung pergerakan ekonomi masyarakat itu dilaporkan tidak berfungsi selama bertahun-tahun.
Sekertaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNL Cabang SBT, Abdul Sileuw, menyatakan kekesalannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, tidak ada kebijakan nyata dari para kepala daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lo'u Le'an. Padahal, kehadiran dermaga dan operasional kapal ferry sangat penting sebagai transportasi laut yang dapat mendukung perputaran ekonomi rakyat, mulai dari tingkat internasional, nasional, regional, hingga lokal.“Yang terjadi saat ini hanyalah realitas sosial yang memprihatinkan. Dermaga itu tidak lebih dari sekadar janji politik semata,” ujarnya dalam keterangan yang di terima media, (14/11/2025)
Sileuw menegaskan, transportasi laut merupakan urat nadi ekonomi bagi negara maritim seperti Indonesia. Ia menghubungkan antar pulau, melancarkan distribusi barang dan jasa, serta menjadi sarana ekonomis untuk pengiriman dalam volume besar. Dermaga ferry, menurutnya, adalah fasilitas penting yang memfasilitasi pergerakan kapal, distribusi hasil produksi, serta pergerakan penumpang, yang pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi lokal dan regional.
Oleh karena itu, Sileuw mendesak Bupati SBT, Fahri Husni Alkatiri, dan Wakil Bupati, Muhammad M. Thoha Rumarey Wattimena, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan setempat. Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertugas mengelola dan melaksanakan urusan di bidang perhubungan dinilai belum optimal dalam menjaga kelancaran, keteraturan, dan keselamatan transportasi.
“Konsepsi take line gerak cepat yang seharusnya menjawab kesejahteraan rakyat oleh Bupati dan Wakil Bupati SBT, ternyata mati suri. Realitasnya, dermaga di Lo'u Le'an mangkrak dan tidak berfungsi,” ungkap Sileuw.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penutupan atau ketidakberfungsian dermaga ferry merupakan pukulan bagi representasi perdagangan dan transportasi laut yang vital bagi perputaran ekonomi rakyat. Hal ini, sekali lagi, disebutnya hanya menjadi bukti janji politik yang tidak direalisasikan.
Aktivis GMNI itu menambahkan, hingga kini pemerintah Kabupaten SBT belum menanggapi tuntutan mereka, tambahnya.
Editor : Erwin B
