Imanuel, Sekretaris Koordinator Demo
SPIONNEWS, Kaimana – Rapat paripurna yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Anggota DPRD Kabupaten Kaimana di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Kaimana, Kamis (12 /10/2023). Banyak anggota DPRD Kaimana yang tidak menyetujui laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kaimana yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran dana yang sudah dikeluarkan dekade lalu. Pada perubahan anggaran tahun ini sebanyak 8 anggota DPRD Kabupaten Kaimana tidak menyetujui hasil rapat perubahan anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Kaimana.
Saat ditemui di Depan kantor DPRD kabupaten Kaimana Sekretaris Koordinator Demo, Imanuel mengatakan; “Beberapa anggota DPRD Kaimana tidak menyetujui hasil rapat perubahan anggaran tahun ini, beberapa warga yang demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Kaimana menyatakan tidak setuju dengan hasil yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Hal ini kata Imanuel, sangat merugikan masyarakat, di mana Anggota DPRD merupakan wakil dari partai yang ikut dan memutuskan hasil rapat perubahan anggaran pada kabupaten ini. “Sungguh sangat disayangkan apabila anggaran perubahan tidak disetujui karena ada 8 Anggota DPRD Kaimana yang tidak ikut dan tidak mau menyetujuinya termasuk didalamnya Partai PDIP dan PAN,” ungkapnya.
Efendi, Ketua Koordinator Demo
Menurutnya, demo ini digelar oleh masyarakat karena menganggap bagian daripada pemerintahan yang ada saat ini dan cinta akan negeri ini. “Dirinya berpesan kepada masyarakat Kaimana untuk tetap tenang, dan tetap memberi dukungan, karena kami mewakili mereka, ini merupakan keprihatinan kami kepada masyarakat Kaimana, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di DPRD Kaimana,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Efendi selaku Ketua Koordinator Demo , bahwa ada beberapa anggaran yang mereka tidak tahu arahnya ke mana seperti, dana kesehatan, dana pendidikan yang tidak jelas arahnya dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.
“Ada 8 anggota DPRD yang tidak hadir dalam acara rapat penetapan perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten Kaimana dan sangat saya sesalkan karena dengan tidak hadirnya mereka maka tidak bisa disahkan anggaran tersebut,” ucapnya.
Ada dana-dana murni dari anggaran APBD yang ada, dengan tidak jelasnya pemakaian anggaran dana tersebut yang tadinya bisa berguna untuk masyarakat pada APBD anggaran perubahan ini.
“Kami harapkan kepada masyarakat untuk memilih wakil yang dapat memperjuangkan hak masyarakat jangan menempatkan orang yang hanya memperjuangkan kepentingan kelompok dan anggotanya saja karena kami duduk di dewan merupakan hasil dari menyuarakan kepentingan masyarakat,” harapannya.
Liputan: Yusuf, dkk
Editor: Harry
