SPIONNEWS.ID, Busel – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar diskusi penting bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beberapa hari yang lalu di Kota Makassar. Kunjungan tersebut membahas terkait regulasi perizinan ruang laut dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, terutama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Kabupaten Buton Selatan, yang sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir dan pulau-pulau kecil, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam pengelolaannya.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan tambang pasir laut secara ilegal. Praktik ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, dan konflik sosial di masyarakat setempat. Tambang pasir laut sering kali dilakukan tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Dalam diskusi ini, Pemkab Buton Selatan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Selain itu, perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai amanat UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, Permen KP 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut. Proses perizinan ini dinilai perlu diperketat untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah laut sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Hal yang sama berlaku untuk perizinan usaha di pulau-pulau kecil. Pemkab Buton Selatan menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi di pulau kecil harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat adat.
Masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Wilayah pesisir dan pulau kecil di Buton Selatan tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai budaya yang tinggi. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga dan mengelola wilayah ini berdasarkan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Pemkab Buton Selatan berkomitmen untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah mereka.
Haslimin, Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berlandaskan pada regulasi yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan di wilayah pesisir harus memperhatikan aspek keberlanjutan, yang didahului izin pemanfaatan ruang laut, kemudian lingkungan, ekonomi, maupun sosial. “Momen ini sangat penting karena diikuti oleh beberapa OPD terkait dan kepala desa. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengelola wilayah pesisir secara lebih baik ke depannya,” ujar Haslimin.
Baca juga : Magister Biologi UM, Siapkan Lulusan Kompeten Dalam Penelitian Dan Inovasi Biologi
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antar pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. “Kami berharap dengan adanya diskusi ini, tidak hanya masalah lingkungan yang mendapat perhatian, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal yang selama ini menjadi bagian integral dari kawasan pesisir. Mereka harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan para kepala desa, diharapkan muncul solusi konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pemkab Buton Selatan berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologi.
Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Buton Selatan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Dengan regulasi yang jelas dan pelibatan masyarakat lokal, diharapkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Buton Selatan (Busel) dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.(*)
Liputan : La Nare
Editor : Rusly, S.Mn.
