Liputan: La Ode Muhammad Syamsir
SPIONNEWS.ID, BUTON SELATAN – Menyikapi persoalan yang lagi viral di sosial media seperti pers dan dewan hingga Pulau Kawi-Kawia yang kembali menjadi sorotan serta Pulau Liwutongkidi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Ular menjadi perbincangan di sosial media karena pengambilan pasir secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab baru baru ini.
Berdasarkan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu kru spionnews.id juga sempat mewawancarai langsung Bupati Kabupaten Buton Selatan, Bapak H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA tentang isu Pulau Kawi-Kawia, kali ini wartawan spionnews.id berkesempatan mewawancarai Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Bapak Dodi Hasri, S.Pd tentang pentingya peran pers di parlemen dan menjawab persoalan-persoalan yang lagi viral di Kabupaten Buton Selatan.
“Pers ini sangat penting untuk kita semua (DPRD,red),” ujar Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Dodi Hasri, S.Pd saat ditemui langsung di ruang kerjanya Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan, baru baru ini.
Peranan Pers sangat penting dalam memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat terutama kerja-kerja kelembagaan DPRD yang selalu dipantau oleh awak media.
Mengulik status kepemilikan Pulau Kawi-Kawia, orang nomor satu di DPRD Kabupaten Buton Selatan itu memberikan respon positif dan tegas, beliau mengatakan; “Pulau Kawi-Kawia adalah milik Buton Selatan,” tegas Dodi Hasri.
Untuk itu, DPRD mendukung setiap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini utamanya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. “Kita berpedoman kepada undang-undang kelahiran Buton Selatan yang melingkupi Pulau Kawi-Kawia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa; “Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, informasi yang kami terima dari dinas tata ruang bahwa sudah ada tim yang ke Jakarta bersama Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka yang membahas tentang Pulau Kawi-Kawia,” katanya.
Dirinya berharap semoga upaya yang telah mereka lakukan membuahkan hasil yang maksimal. “Kita berharap kepemilikan Pulau Kawi-Kawia adalah milik Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan UU Pembentukan Buton Selatan. Itu yang akan kita kejar di Kementerian ATR, dan kami juga berharap Bupati Buton Selatan agar memproses cepat karena kami disarankan untuk menggugat kembali Permendagri tahun 2022 yang mengatakan milik Selayar. Insyaallah Kawi-Kawia milik Buton Selatan,” ujarnya.
Selain itu, ketika ditanya Soal Pulau Liwutongkidi yang pasirnya diambil secara ilegal, Ketua DPRD yang berasal dari Partai PDIP tersebut mengatakan; “Saat ini wilayah pesisir kewenangannya sudah diambil oleh provinsi, inilah yang menghambat kita untuk melahirkan perda karena laut dan pesisir sudah menjadi kewenangan provinsi,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Mantan Ketua Himpunan Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Batuatas (HSPMB) Kota Baubau itu bahwa; “Langkah antisipasinya kita akan segera memanggil dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kabag Hukum dan dinas terkait. Minimal ada pencegahan dini agar tidak terjadi kesinambungan pengambilan pasir secara ilegal, termasuk kami akan mengundang pihak kepolisian terkait untuk terlibat aktif agar tidak terulang lagi pengambilan pasir secara ilegal tersebut,” tutup Dodi Hasri dengan senyuman hangatnya sambil mengucapkan terima kasih kepada awak media spionnews.id.(*)
Reporter: La Ode Muhammad Syamsir
Editor : Rusly, S.Mn.
Untuk liputan selengkapnya bisa dilihat di channel Youtube Syamsir Alam Phc atau klik link video berikut ini….
