Oleh Fadel Rumakat
SPIONNEWS.ID,MALUKU – Dalam demokrasi, parlemen seharusnya menjadi lembaga yang paling transparan, paling akuntabel, dan paling dekat dengan rakyat. Sebab, di tangan para wakil rakyat itulah aspirasi publik diletakkan, diperdebatkan, lalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan anggaran negara. Namun, apa jadinya jika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga moral politik justru hidup dalam lingkaran privilese, bebas dari kewajiban yang dipikul oleh rakyat kebanyakan?
Realitas hari ini menunjukkan bahwa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah pekerjaan yang sangat “menguntungkan”. Dari sisi gaji dan tunjangan, angka yang mereka terima sudah lebih dari cukup untuk hidup sangat layak. Namun, ada fakta yang jarang diketahui publik: gaji pokok mereka tidak dikenai pajak penghasilan, sementara setiap pekerja, pegawai negeri sipil, buruh, dan bahkan pedagang kecil harus rela dipotong pajaknya secara rutin. Privilegi ini bukan hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga menegaskan adanya jurang antara “yang dipilih” dengan “yang memilih”.
Di luar gaji bulanan, anggota DPR juga mendapatkan aneka tunjangan lain: tunjangan rumah, transportasi, komunikasi, perjalanan dinas, hingga dana reses. Dana reses ini bahkan mencapai ratusan juta rupiah per tahun untuk setiap anggota, yang semestinya digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Ironisnya, penggunaan dana ini hampir tidak pernah diaudit secara transparan. Laporan resmi memang ada, tetapi lebih sering bersifat administratif daripada substantif. Publik tidak pernah tahu apakah dana itu benar-benar digunakan untuk menyentuh persoalan rakyat, atau sekadar menjadi tambahan “uang saku politik” para legislator.
Ketiadaan pengawasan yang ketat membuat banyak cerita miring beredar. Ada anggota dewan yang hanya datang sebentar ke dapil, lalu melaporkan seolah-olah telah melakukan serangkaian kegiatan dialog. Ada pula yang menggunakan dana reses untuk agenda pribadi atau partai, bukan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Mekanisme kontrol internal yang dimiliki DPR, seperti Badan Kehormatan, nyaris tidak pernah bersuara kritis soal penggunaan dana publik ini. Akibatnya, rakyat hanya bisa menduga-duga, sementara privilese terus berjalan tanpa henti.
Bandingkan dengan rakyat biasa yang bekerja keras membayar pajak, bahkan untuk penghasilan yang relatif kecil. Seorang guru honorer, pedagang kecil, atau pekerja lepas yang memiliki NPWP tetap dikenakan pajak. Setiap rupiah yang mereka hasilkan tidak sepenuhnya masuk kantong, karena negara telah lebih dulu mengambil bagian. Mereka membayar pajak dengan harapan ada perbaikan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, para anggota DPR justru terbebas dari kewajiban yang sama. Mereka menikmati jalan tol, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur yang dibangun dari pajak rakyat, tanpa ikut membayar pajak dari gaji pokoknya.
Pertanyaan mendasar pun muncul: di mana keadilan fiskal kita? Mengapa rakyat kecil diwajibkan, sementara wakil rakyat dikecualikan? Padahal, dalam prinsip dasar demokrasi dan konstitusi, semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.
Lebih jauh, ketiadaan audit yang serius terhadap anggaran DPR, terutama dana reses dan perjalanan dinas, menambah luka ketidakadilan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang dilakukan, tetapi lebih pada level kelembagaan, bukan individu. Artinya, publik tidak pernah tahu siapa anggota dewan yang menggunakan anggarannya secara benar, dan siapa yang menyalahgunakan. Transparansi nyaris nol, sementara biaya politik untuk menjadi anggota DPR sangat tinggi. Tidak heran jika kemudian muncul dugaan bahwa dana publik tersebut dijadikan “kompensasi” untuk modal politik yang telah dikeluarkan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks besar: DPR yang seharusnya mengawasi pemerintah justru berada dalam ruang gelap tanpa pengawasan publik yang memadai. Mereka bisa menyoroti penyimpangan di kementerian, pemerintah daerah, atau BUMN, tetapi ketika giliran lembaga mereka sendiri, pintu transparansi seolah tertutup rapat.
Sudah saatnya publik menuntut adanya reformasi mendasar dalam tata kelola keuangan DPR. Pertama, gaji pokok anggota DPR harus dikenakan pajak penghasilan sebagaimana rakyat biasa. Tidak ada alasan untuk mempertahankan privilese ini, kecuali jika kita sepakat bahwa wakil rakyat adalah kelas istimewa yang kebal kewajiban fiskal. Kedua, setiap penggunaan dana reses dan perjalanan dinas harus diaudit secara terbuka oleh lembaga independen, bukan hanya oleh BPK dalam kerangka kelembagaan. Laporan penggunaan anggaran harus dipublikasikan, setidaknya di situs resmi DPR, sehingga rakyat bisa menilai sendiri kinerja wakil mereka.
Ketiga, perlu ada penguatan mekanisme kontrol internal, terutama Badan Kehormatan DPR. Lembaga ini jangan hanya menjadi “macan kertas” yang diam ketika terjadi penyimpangan, melainkan harus berfungsi aktif sebagai penjaga integritas dewan. Tanpa itu semua, sulit membayangkan DPR akan bisa memulihkan citranya di mata rakyat.
Transparansi bukan sekadar tuntutan moral, melainkan fondasi demokrasi. Parlemen yang hidup dalam privilese tanpa akuntabilitas hanya akan menjauhkan diri dari rakyat, memperdalam jurang ketidakpercayaan, dan pada akhirnya merusak legitimasi politik itu sendiri.
Demokrasi tidak bisa bertahan jika wakil rakyat terus hidup dalam kenyamanan tanpa kontrol. Gaji tanpa pajak dan anggaran tanpa audit bukanlah simbol kesejahteraan, melainkan simbol ketidakadilan. Sudah waktunya DPR menanggalkan privilese itu, demi sebuah kontrak sosial yang lebih adil antara rakyat dengan wakilnya.
Penulis adalah Pegiat Sosial dan Aktivis Anti Korupsi
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
