Oleh : Amidan Rumbouw
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Peristiwa joget-jogetan di ruang sidang tahunan MPR 2025 menjadi sorotan besar masyarakat Indonesia. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat bermartabat, penuh etika, dan mencerminkan wibawa negara, justru tercoreng oleh ulah sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PAN. Publik menilai tindakan tersebut bukan hanya bentuk pelecehan terhadap lembaga negara, tetapi juga mencederai rasa hormat rakyat terhadap wakil-wakilnya.
Sikap tegas Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Eko Patrio dan Uya Kuya memang patut diapresiasi. Keduanya langsung dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI oleh fraksi PAN, bahkan partai mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas mereka. Langkah cepat ini awalnya dianggap sebagai bukti komitmen PAN menjaga wibawa lembaga legislatif dan memperlihatkan keseriusan dalam menegakkan disiplin partai.
Namun, keadilan diuji ketika muncul fakta lain. Beberapa hari setelah keputusan tersebut, publik kembali dihebohkan dengan beredarnya video Widya Pratiwi, anggota DPR RI dari Fraksi PAN sekaligus Ketua DPW PAN Maluku, yang juga kedapatan berjoget di ruang sidang setelah Sidang Tahunan MPR. Ironisnya, hingga saat ini, tidak ada sanksi yang jelas diberikan kepadanya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa partai seolah tebang pilih? Mengapa sikap tegas yang ditunjukkan kepada Eko Patrio dan Uya Kuya tidak diberlakukan pula terhadap Widya Pratiwi? Apakah karena posisinya yang strategis sebagai Ketua DPW PAN Maluku, sehingga dianggap punya nilai politik yang lebih besar?
Saya ingin mengatakan bahwa, ternyata sikap Ketua Umum Partai PAN yang tampak tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Tegaknya sebuah partai politik bergantung pada keberanian pemimpin untuk bersikap adil terhadap semua kadernya, tanpa terkecuali. Jika ada kader yang bersalah, maka harus diperlakukan sama, apa pun jabatannya.
Ketidakadilan semacam ini justru meruntuhkan marwah PAN di mata publik. Rakyat akan menilai bahwa PAN hanya berani menindak kader yang dianggap “mudah dikorbankan, tetapi enggan menyentuh kader dengan jabatan penting. Hal ini bisa menciptakan kesan bahwa PAN bukanlah partai yang menjunjung tinggi etika dan keadilan, melainkan partai yang masih bermain dengan kepentingan politik sempit.
Padahal, dalam dunia politik modern, konsistensi adalah harga mati. Jika partai ingin dihormati rakyat, maka partai harus menunjukkan bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang. Tanpa konsistensi, kepercayaan rakyat terhadap PAN akan tergerus, dan partai ini hanya akan dikenang karena sikapnya yang diskriminatif.
Seharusnya, Ketua Umum PAN berani mengambil langkah yang sama kepada Widya Pratiwi sebagaimana ia lakukan kepada Eko Patrio dan Uya Kuya. Dengan begitu, publik akan melihat bahwa PAN memang serius menjaga nama baik lembaga negara sekaligus menunjukkan kesetaraan hukum dalam internal partai. Jika tidak, maka tudingan tebang pilih tidak bisa lagi dihindari.
Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh partai politik di Indonesia. Jangan pernah menganggap remeh tindakan kader di ruang publik, apalagi di lembaga negara. Sekecil apa pun pelanggaran etika, jika dibiarkan, akan menimbulkan krisis kepercayaan yang jauh lebih besar.
Maka sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa, sikap tebang pilih adalah racun dalam tubuh partai politik. Bila PAN sungguh-sungguh ingin tetap relevan di mata rakyat, maka partai ini harus berani bersikap adil, konsisten, dan transparan. Jangan ada lagi standar ganda dalam menegakkan disiplin, karena rakyat Indonesia sedang menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika.
Penulis adalah Koordinator Wilayah V Ikatan Lembaga mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (ILMISPI) se-Indonesia
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
