SPIONNEWS.ID, Maluku – Netralitas Kejaksaan Tinggi Maluku sangat diharapkan di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang mendapat pressure dari aksi-aksi demonstrasi. Hal ini ditegaskan Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konsorsium Pemuda Seram (Konsperam), Muhammad Rumodar kepada wartawan spionnews.id, kemarin.
Menurutnya, netralitas itu diperlukan agar kewenangan dan kepentingan yang lebih besar dalam upaya penegakan hukum tidak disalahgunakan. “Kami yakin bahwa institusi Adhyaksa mampu menjaga netralitas personilnya dalam menyongsong tahun politik dan menjaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan, mengutip apa yang pernah disampaikan Jaksa Agung RI bahwa Institusi Adhyaksa harus mampu mewujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghadirkan penegakan hukum yang humanis dengan pendekatan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Lanjut Mato, sapaan akrab Muhammad Rumodar, perihal isu-isu yang dihembuskan hari ini kepada Pj. Gubernur Maluku kiranya institusi Adhyaksa dapat merespon dan mengambil langkah-langkah yang humanis berlandaskan hati nurani. “Bagaimanapun itu hak asasi dan nama baik Pj. Gubernur Maluku harus kita jaga bersama-sama, sehingga dalam mempersiapkan dan menyongsong agenda nasional yaitu Pilkada serentak 2024 di Maluku dapat berjalan aman dan damai atau terciptanya suasana yang kondusif di daerah ini,” ungkapnya.
Sehubungan dengan hal itu, Fungsionaris Konsperam ini pun mengingatkan, apalagi aksi-aksi demonstrasi yang menyudutkan nama baik Pj. Gubernur Maluku sangatlah tidak beretika. “Untuk itu kami mendukung institusi Kejaksaan Tinggi RI dalam menyikapi persoalan-persoalan hari ini, terkait dengan desakan yang menyudutkan nama baik Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadeli lie, M.Si., IPU,” tegasnya.
Lebih jauh, pemuda ganteng yang berkelahiran di Seram Bagian Timur ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku yang ada di 11 Kabupaten/Kota agar tidak terinfeksi dan terkontaminasi dengan isu-isu yang menyudutkan nama baik Ir. Sadeli Iie, M.Si., IPU, karena beliau diamanatkan Tugas oleh Negara dan dilantik oleh Mendagri RI untuk melanjutkan program-program pemerintah semasa menjabat sebagai Pj. Gubernur di Maluku. “Kami yakin dan percaya akan Netralitas dan Marwah Institusi Adhyaksa akan terjaga dengan harum di bumi Maluku yang sama-sama kita cintai ini,” imbuhnya.***
Liputan: Erwin B.
Editor: Rusly, S.Mn.
