SPIONNEWS.ID, Maluku – “Menjelang Agenda Nasional yang kian mendekat yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, mari kita bersama-sama menjaga perdamaian dan keharmonisan di Maluku, jangan biarkan perbedaan politik, pendapat, atau kepentingan kelompok memecah belah kita,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Amidun Rumbouw kepada wartawan spionnews.id di Kota Ambon, Selasa (25/06/2024).
Menurut Amidun Rumbouw, ada sekelompok orang yang sengaja membangun strategi menabur isu-isu di media massa yang sengaja dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sengaja memecah belah masyarakat Maluku, seperti isu korupsi dan ketidakadilan sosial yang sering kali diangkat sebagai alat untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan lawan politik. “Tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang kuat dihembuskan ke pihak-pihak tertentu untuk membentuk opini serta persepsi negatif di tengah-tengah kalangan masyarakat Maluku, ” ucapnya.
Lebih lanjut Ketua BEM itu mengungkapkan, hal-hal seperti ini sering kali diumbar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab disertai dengan penyebaran berita palsu atau hoaks yang sengaja disebarluaskan di berbagai media massa, namun sangat disayangkan seringkali pula diterima oleh masyarakat tanpa diverifikasi terlebih dahulu. “Kelompok-kelompok ini juga tidak jarang memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dirinya sebagai Presiden Mahasiswa FISIP UNPATTI Ambon meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku agar tetap menjaga netralisasi personilnya dalam menyikapi isu-isu negatif yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat Maluku. “Tentunya dalam menghadapi isu korupsi, sangatlah penting bagi institusi hukum seperti Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku untuk tetap bersikap netral dan profesional,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden BEM FISIP UNPATTI Ambon ini mengimbau kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar setiap langkah-langkah dalam investigasi dan proses hukum dilakukan secara transparan, humanis tanpa adanya pengaruh atau dorongan dari pihak-pihak luar yang bisa merusak integritas APH dalam proses penegakkan hukum. “Kami berharap kepastian penegakan hukum dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memandang siapa yang terlibat,” tegasnya.
Lebih jauh, pemuda yang masih aktif dalam organisasi pergerakan kemahasiswaan ini melanjutkan; “Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang. Dan kami mendorong adanya pengawasan dari publik dan media massa agar memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus atau melindungi individu-individu tertentu,” ucapnya.
Sehubungan dengan hal itu, Rumbouw mengajak semua pihak untuk membangun kepercayaan publik, mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku secara terbuka untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Maluku. “Beta minta kepada seluruh aparat hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus seperti korupsi agar tetap beroperasi (menjalankan tugasnya, Red) secara netral dan profesional, serta bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi,” imbaunya.
Oleh sebab itu, pria ganteng berkelahiran di Pulau Seram ini mengajak kepada semua masyarakat di 11 kabupaten/kota se Provinsi Maluku agar selalu berpikir jernih dan bijak dalam menerima informasi dan diharapkan dapat memfilter atau menyaring segala informasi-informasi yang diterimanya. “Katong samua orang Maluku, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah katong orang basudara di Maluku, mari katong terus menjalin kebersamaan dan persatuan di antara kita,” harapnya.
Dirinya menyadari, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kesatuan masyarakat Maluku harus tetap diutamakan dengan menjaga kedamaian dan tidak menyebar berita provokasi (hoaksnya). “Kita semua harus bisa memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan aman, tertib dan damai,” pintanya, sembari menambahkan, dirinya yakin dan percaya Kejati Maluku dan Polda Maluku telah bekerja dengan maksimal untuk menangani isu-isu korup yang setiap saat dipublis diberbagai media yang membuat mosi tidak percaya terhadap publik seolah-olah lembaga tinggi Forkompimda ini tidak berkerja dengan profesional. Salam persaudaraan dan damai di bumi Raja-raja. ***
Liputan : Erwin Banea
Editor : Rusly, S.Mn.
