“PARA OLIGARKI BEKERJA SAMA DENGAN PARA KETUA UMUM PARTAI POLITIK TELAH MENGHANCURKAN KONSTITUSI NEGARA DAN KEDAULATAN RAKYAT”
Oleh : Abdul Buton B
Bahwa setelah pembahasan dua Partai Politik Nasional, yakni Partai Golkar dan Partai PDIP secara global atau garis besarnya, maka sekarang kita akan membedah Partai Amanat Nasional (PAN).
Kenapa penulis melakukan hal ini, sebab sebuah Organisasi kalau sudah melibatkan publik, maka secara hukum dan etika Organisasi tersebut sudah menjadi milik Negara atau milik publik, bukan lagi milik kelompok dan golongan apa lagi menjadi milik perorangan meskipun dia Ketua Umum.
Sebab kalau sudah menjadi Organisasi milik Publik, maka seluruh Rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengkoreksi, mengawasi, memberi masukan dan lain sebagainya agar tidak merugikan Bangsa dan Negara serta Rakyat Indonesia pada umumnya, sepanjang koreksi tersebut tidak berniat menghancurkan dengan cerita atau narasi yang diadakan, direkayasa atau hoax yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Organisasi tersebut.
Begitu pula dengan eksistensi Partai Politik dalam percaturan Politik Nasional, sebagian besar dalam akuisisi, dalam sosialisasi pencarian massa untuk menjadikan konstituen Partainya selalu menghalalkan segala cara untuk memenangkan konsentrasi seperti menggunakan politik uang atau money politik yang biasa disebut jual beli suara bukan menggunakan gagasan dan program yang jujur.
Sehingga dalam menghasilkan dan menempatkan para Pejabat baik di Eksekutif maupun Legislatif bahkan di Yudikatif banyak Sumber Daya Manusianya yang berada dibawah standard tidak berkualitas terutama yang menyangkut Integritas atau keimanan dan akhlaq serta moral yang bobrok sehingga melahirkan berbagai kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi yang melanda bangsa ini bukan hanya dirasakan segelintir orang atau komunitas, tapi menimpah Bangsa dan Negara serta Rakyat pada umumnya.
Bahwa mengapa saya ungkap hal ini, karena kalau dicermati secara mendalam kita dapat melihat secara transparan kalau pelaku KKN, Pungli, Gratifikasi dan lain- lai bukan berasal dari para Pejabat Profesional atau Non Struktural seperti berasal dari Akademisi, Pengamat, Ormas, dari Pengusaha dan lain sebagainya tapi berasal dari para Pengurus Partai Politik.
Pertanyaannya mengapa seperti itu, karena berhubungan erat dengan sistem para Ketua Umum Partai Politik tidak mementingkan integritas, kapabilitas dan akuntabilitas atau kompetensi yang ditempatkan para Ketua Umum Partai Politik pada Pemerintahan karena yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik selalu demi kepentingan setoran Pejabat yang berasal dari Partai yang dimaksud .
Dan dari hal-hal inilah menyebabkan atau melatar belakangi mengapa semua itu harus diungkap sehingga akan menjadi latar belakang atau dasar penilaian konstituen pada setiap Partai Politik untuk menyalurkan aspirasi dan inspirasinya.
Jadi inti dari tulisan saya adalah, dimasa p akan datang harus ada sebuah atau lebih Partai Politik yang menjadi contoh bagi Rakyat Indonesia, yang didalam menjalankan roda Partainya dengan secara jujur, benar dan adil serta bijaksana.
Artinya didalam menjalankan Partai Politis selalu sama antara janji dan pelaksanaannya, apa yang diucapkan itu pula yang dikerjakan, tidak ada kemunafikan, tidak ada rekayasa, tidak ada lagi Partai Politik menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.
Begitu pula dalam menempatkan Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Menteri Kabinet, Gubernur, Walikota, Bupati dan Wakil – wakilnya, para Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kora benar-benar diseleksi secara komprehensif.
Sehingga dalam menjalankan sistem berbangsa dan bernegara serta dalam sistem Pemerintahan dijalankan dengan penuh kejujuran, kebenaran dan keadilan, demi kepentingan Rakyat diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Apakah Partai sebagai percontohan tersebut berasal dari Partai yang sudah eksis atau Partai Politik yang baru dibentuk.
PARTAI AMANAT NASIONAL.
Partai Amanat Nasional (PAN), adalah sebuah Partai Politik yang sangat erat hubungannya dengan lahirnya Reformasi di segala aspek kehidupan Bangsa, Negara dan Pemerintahan.
Sebab lahirnya Partai PAN adalah khusus diperuntukkan bukan untuk Ir.Hatta Rajasa yang memborong Jabatan Menteri, Kabinet di era SBY yang saat itu kalau tidak salah adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat.
dimana yang bersangkutan berasal dari Palembang Sumatera Selatan dan Ir.Zulkiefli Hasan waktu itu kedudukannya di PAN hanya sebagai Kepala Departemen Logistik dan Ir.Zulkiefli Hasan berasal dari Padang tetapi sangat lama di Lampung.
Sebab sebenarnya berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), adalah untuk menjadi wadah atau tempat penyaluran ispirasi maupun aspirasi Politik Sang Lokomotif Reformasi Prof.DR.HM.Amien Rais, MA.
BERSAMBUNG, …………?”.
Buton, 8 Maret 2025.
.by ABB.
