“DPRD Kota Baubau Lakukan Koordinasi Dengan Pihak Provinsi dan Kementerian Pendidikan Terkait SPMB”
SPIONNEWS, Baubau – Sekelompok orang mahasiswa melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kota Baubau, terkait dengan adanya sistem penerimaan siswa baru yang mengunakan jalur Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun 2025, yang kini disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), akan menggunakan beberapa jalur, termasuk jalur afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili.
SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata, serta mengurangi angka putus sekolah.
Terkait hal tersebut, para mahasiswa meminta agar pihak dewan agar melakukan evaluasi terhadap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, dalam hal penerimaan siswa baru, selain itu para pendemo meminta agar siswa yang tidak lolos, di loloskan karena berdasarkan UUD 1945 bahwa setiap Warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara.
Ketika dikonfirmasi Anggota DPRD Kota Baubau H. Hasan Basri SE, mengungkapkan bahwa waktu kami sedang melakukan rapat dengan pemerintah Kota Baubau, ada para pendemo dari mahasiswa meminta agar DPRD Kota Baubau, melakukan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, terkait siswa yang tak lolos dalam sistem penerimaan siswa baru, tahun ini” Ungkapnya, pada awak media, Jum’at, 11/7/2025.
Ia menambahkan, ketika mendengar ada mahasiswa yang mendemo, saya meminta izin kepada ketua DPRD untuk menerima mahasiswa tersebut, dan diizinkan, saat itu saya langsung menerima mereka di depan Kantor DPRD, dan mendengarkan apa yang menjadi laporan mereka.
“Setelah saya mendengar suara mahasiswa tersebut, terkait sistem penerimaan siswa baru, yang kini disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), akan menggunakan beberapa jalur, termasuk jalur afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili,” ungkapnya.
Kader partai Golkar itu, menjelaskan pada mahasiswa itu, bahwa SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata, dan ini sistem yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas pendidikan, hanya menjalankan sistem tersebut, jadi kami dari dewan tidak bisa menekan dinas pendidikan, semua aturan ada di pemerintahan pusat.
“Kami dari pihak DPRD Kota Baubau, juga beberapa waktu lalu, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait hal tersebut, dan untuk Kota Baubau, kami dari dewan meminta kebijakan terkait hal itu, Kami pun dari Pihak DPRD Kota Baubau, juga telah melakukan koordinasi dengan Pihak Kementrian Pendidikan agar bisa mendapatkan solusi dari masalah penerima siswa baru di Kota Baubau yang tidak lolos” imbuhnya.
Dalam aksi demo tersebut, para mahasiswa yang melakukan aksi menerima dengan baik hasil penjelasan dari Kader Partai Golkar itu. (Ha).
Editor : Harry
